Bandar Lampung, ungkap post.com Senin 9 November 2026,— Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menyampaikan seruan tegas kepada pihak pengawas ketenagakerjaan untuk memperketat pemeriksaan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di berbagai perusahaan, menyusul terjadinya kecelakaan forklift yang merenggut nyawa seorang pekerja perempuan di kawasan Garuntang, Bandar Lampung.
Khoir menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya pekerja tersebut. Menurutnya, peristiwa tragis ini menjadi pengingat serius bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas perusahaan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata.
“Setiap orang yang berangkat bekerja memiliki harapan sederhana: mencari nafkah untuk keluarga dan pulang ke rumah dengan selamat. Karena itu, kehilangan nyawa akibat kecelakaan kerja merupakan duka yang tidak boleh kita anggap sebagai peristiwa biasa,” ujar Khoir.
Ia mendorong instansi yang berwenang, khususnya pengawas ketenagakerjaan, untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penerapan standar K3 di lokasi kejadian beserta sejumlah perusahaan sekitar yang memiliki risiko serupa. Pemeriksaan juga diharapkan menjadi awal dari upaya pencegahan kecelakaan serupa di tempat‑tempat kerja lain di wilayah Bandar Lampung.
Pemeriksaan tersebut, kata dia, perlu mencakup sistem pengaturan lalu lintas kendaraan operasional, pemisahan jalur forklift dan pejalan kaki, kelayakan peralatan, kompetensi operator, hingga kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran, pihak berwenang diharapkan dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Khoir menegaskan, penguatan K3 harus dilakukan secara preventif dan berkelanjutan. Perusahaan tidak cukup hanya menyediakan peralatan keselamatan atau memasang papan peringatan, tetapi juga harus membangun budaya kerja yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas.
“K3 tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau slogan di dinding perusahaan. Harus diterapkan dalam praktik sehari‑hari, diawasi secara konsisten, dan dievaluasi secara berkala. Setiap pekerja juga harus memiliki ruang untuk melaporkan kondisi berbahaya tanpa rasa takut akan ancaman,” tegasnya.
Selain evaluasi terhadap sistem keselamatan kerja, ia meminta agar hak‑hak keluarga korban, termasuk hak‑hak yang timbul akibat kecelakaan kerja, dipastikan terpenuhi secara penuh dan cepat sesuai ketentuan perundang‑undangan yang berlaku. Awak media selalu memantau kegiatan ini untuk segera ditindaklanjuti setiap perkembangan dari pihak berwenang terkait kasus kecelakaan kerja tersebut. (Laporan: Yani)