UNGKAPPOST, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPP GRIB) JAYA melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai jauh dari harapan publik.
Kabid Humas dan Media DPP GRIB JAYA, Marselinus Gual, menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini sedang dipertaruhkan kredibilitasnya akibat buruknya implementasi di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik ini bukan tanpa alasan. Marselinus menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral GRIB JAYA sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang setia mendukung dan mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo.
Marselinus mengungkapkan bahwa keprihatinan ini berangkat dari validasi data di lapangan. Selain menanggapi viralnya keluhan masyarakat di media sosial (seperti unggahan akun Tiktok meryyanthiyanshary), DPP GRIB JAYA juga menerima laporan serupa dari kader di tingkat akar rumput.
“Peringatan ini adalah hasil pemantauan intensif yang dilakukan oleh pengurus GRIB JAYA di tingkat PAC (Kecamatan) dan DPC (Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia. Kami menemukan pola yang sama di beberapa wilayah: kualitas makanan tidak layak dan tidak mencerminkan nilai gizi yang dijanjikan,” tegas Marselinus.
Dalam keterangannya, Marselinus menyoroti isi paket makanan yang diklaim sebagai jatah untuk tiga hari namun hanya dibungkus kantong plastik hijau sederhana. Isinya hanya terdiri dari susu kemasan kecil, sepotong roti, dua butir telur, serta beberapa buah dan kacang.
“Sebagai pendukung setia, kami tidak ingin visi mulia Presiden didegradasi oleh oknum yang mencari keuntungan. Bagaimana mungkin anggaran Rp15.000 per anak per hari menghasilkan menu sesederhana itu? Ini indikasi kuat adanya manajemen yang buruk atau potensi kebocoran anggaran,” tambahnya.
GRIB JAYA menilai telah terjadi jurang pemisah yang lebar antara niat tulus Presiden di pusat dengan praktik lancung di lapangan. Oleh karena itu, GRIB JAYA berharap agar Presiden Prabowo untuk segera melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) tanpa pemberitahuan formal.
“Kami tidak ingin Presiden hanya diberi laporan di atas kertas yang bersifat ‘Asal Bapak Senang’ (ABS). Presiden perlu melihat langsung realita di bawah agar anggaran besar dari pajak rakyat tidak menguap menjadi ‘bancakan’ vendor nakal. Kami di GRIB JAYA akan terus pasang badan mengawal program ini agar tepat sasaran,” tutup Marselinus. (**)
