UNGKAPPOST, Bandar Lampung – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@pakk) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandarlampung, Rabu (12/11/2025).
Mereka menyoal dugaan keterlibatan salah satu oknum anggota DPRD Bandar Lampung dalam proyek revitalisasi sekolah dasar tahun anggaran 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua L@pakk, Nova Handra, mengaku pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat dan tenaga kerja proyek tentang adanya praktik intervensi politik dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi dan revitalisasi sekolah yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat.
“Kami mendapat laporan bahwa ada keterlibatan oknum anggota Dewan yang ikut bermain dalam proyek di beberapa sekolah, di antaranya SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 2 Batu Putu. Ini jelas menciderai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik,” kata Nova dalam orasinya.
Nova mendesak pimpinan DPRD agar tidak menutup mata dan meminta agar semua pihak yang terlibat diperiksa secara terbuka agar masyarakat tahu siapa yang bermain di balik proyek-proyek pendidikan itu.
Aksi Lapak tersebut mendapat respon cepat dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandarlampung, Dewi Mayang Suri, yang turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Ia membenarkan bahwa Fraksi Gerindra telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi dan menemukan beberapa kejanggalan dalam proses pembangunannya.
“Fraksi Gerindra mendukung langkah transparansi dan akan mendorong agar temuan di lapangan dibahas secara resmi dalam rapat internal DPRD,” kata Mayang.
Sementara itu, Yuhadi, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, menyatakan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti kuat sebelum dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota Dewan yang disebut terlibat.
Lapak Lampung akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan siap melaporkan penyimpangan tersebut ke Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung jika DPRD tidak bergerak. (**)
