UNGKAPPOST, Palembang – Reses Masa Persidangan I Daerah Pemilihan (Dapil) 4 DPRD Kota Palembang yang meliputi Kecamatan Sako, Sematang Borang, dan Kalidoni digelar pada Kamis, 4 Desember 2025 di Perum Bulog Sumatera Selatan. Kegiatan ini dipimpin Koordinator Dapil IV, Ruspanda Karibullah, ST, dari Fraksi PAN.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah politisi muda DPRD Palembang, di antaranya Patra Wibowo, SE., dari Fraksi Gerindra yang terlihat rileks namun tetap fokus mengikuti rangkaian diskusi, serta Peby Anggi Pratama, SH., M.Kn., dari Fraksi Golkar yang juga merupakan Ketua HIPMI Kota Palembang. Hadir pula anggota DPRD lainnya: Zulfikar Muharrami, SE. (Golkar), Duta Wijaya Sakti, SH. (PDIP), Harry Pratystha Endhie Putra, SH., MH. (PKB), Dr. Syntia Rahutami, ST., M.Si. (Demokrat), dan Agung Bahari, ST., M.Si. (PKS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sesi wawancara, Ruspanda Karibullah menjelaskan bahwa tujuan utama reses kali ini adalah memastikan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai aturan dan Harga Eceran Tertinggi (HET). “Reses kali ini kita mengunjungi Bulog. DPR ingin memastikan regulasi mengenai beras SPHP itu sesuai dengan harga yang mereka beli dan sesuai HET yang ada bagi Koperasi Merah Putih di Kota Palembang, khususnya di Dapil IV,” ujar Ruspanda.
Terkait keluhan Koperasi Merah Putih (KMP) yang mengaku masih kesulitan memperoleh fasilitas dari Bulog, Ruspanda menilai persoalan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang lebih baik. “Memang ada regulasi Bulog untuk core business-nya, tapi ketika bicara kepentingan Koperasi Merah Putih yang dibangun pemerintah pusat, KMP ini harus bisa mandiri untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dan usaha kearifan lokal di kelurahan-kelurahan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD bersama Bulog telah menyepakati pemenuhan kebutuhan KMP agar dapat membeli beras SPHP dengan harga sesuai HET wilayah masing-masing. “Kita juga tidak ingin harganya dijual di luar standar yang dikeluarkan Bulog. KMP harus jujur dan amanah, jangan sampai menjadi broker. Bulog juga kita minta untuk memantau pembelian agar sesuai kebutuhan. Kalau beli melebihi ketentuan, itu fatal,” kata Ruspanda.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat utama kolaborasi ini adalah membantu masyarakat. “Masukan untuk Bulog, ini soal bantu rakyat. Tidak bicara keuntungan atau bisnis. Kita ingin distribusi dari pusat sampai ke bawah tidak terputus, dan Bulog sebagai BUMN harus menjadi penopang Koperasi Merah Putih termasuk dalam penyaluran sembako,” tambahnya. Ia menyebut perhatian terhadap Bulog ini juga telah menjadi catatan sejak reses sebelumnya untuk menghindari pertanyaan di lapangan yang tidak terjawab.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Bulog Sumsel Babel, Mersi Windrayani, SE., M.Ak, menyambut baik kunjungan tersebut. “Kami berterima kasih atas diskusi, sharing, dan silaturahmi dari DPRD Kota Palembang Dapil IV. Ini pertama kali kami menerima kunjungan seperti ini, dan hasil pertemuan hari ini sangat positif. Kami mendapat banyak masukan dan penguatan hubungan ke depan,” ujar Mersi.
Terkait ketentuan pembatasan pembelian beras SPHP oleh mitra sebesar Rp2 juta, Mersi menjelaskan bahwa aturan tersebut tetap mengedepankan kebutuhan koperasi di wilayah masing-masing. “Memang itu syarat, tetapi pembelian tetap disesuaikan dengan kebutuhan koperasi sesuai wilayahnya,” jelasnya.
Ia juga menanggapi proses distribusi melalui institusi TNI/Polri yang diberlakukan sementara. “Itu kebijakan sinergi bersama untuk pemerataan stabilisasi harga, dan berlaku hingga akhir Desember tahun ini. Bulog tetap mengikuti pedoman penugasan dari pusat, tetapi ada regulasi yang kita sesuaikan dengan kondisi wilayah. Namun batas aturan tetap tidak bisa dilanggar,” tegas Mersi.
Reses ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memastikan distribusi beras SPHP berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta memperkuat sinergi antara Bulog, DPRD, dan Koperasi Merah Putih di Kota Palembang. (**)
