UNGKAPPOST, Palembang – Terbentuknya kepengurusan Badan Dapur Nasional (BDN) Provinsi Sumatera Selatan di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadi langkah strategis dalam mendukung suksesnya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
BDN Sumsel dibentuk untuk memastikan setiap makanan yang disajikan melalui dapur MBG aman dikonsumsi serta memenuhi standar gizi yang optimal. Selain berperan dalam pendampingan dan pengawasan dapur MBG, BDN juga bertugas sebagai pemasok bahan pangan melalui hasil pertanian hortikultura yang dikelola secara terintegrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Rahidin H Anang, yang juga merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), menyampaikan bahwa pengurus BDN kabupaten/kota se-Sumatera Selatan akan menjadi ujung tombak dalam memback up, mensuplai, sekaligus mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG.
“BDN Sumsel telah menerima Surat Keputusan (SK) Nomor: Kep.002/BPL-BDN/I/2026 tertanggal 3 Januari 2026. Dengan terbitnya SK ini, maka BDN Sumsel telah memiliki legalitas yang sah untuk menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar Rahidin dalam rapat koordinasi bersama pengurus BDN kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, Minggu (4/1/2026).
Ia menjelaskan, BDN Sumsel akan fokus mengembangkan sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura, dengan pengelolaan lahan seluas kurang lebih 50 hektare. Hasil produksi tersebut nantinya akan disuplai langsung ke dapur-dapur SPPG MBG di wilayah Sumatera Selatan.
“Dengan sistem ini, program MBG tidak lagi bergantung pada produk di luar jaringan BDN. Selain menjamin kualitas bahan pangan, langkah ini juga diharapkan mampu mencegah potensi kasus keracunan makanan MBG serta menghindari kerugian keuangan negara,” tegasnya.
Lebih lanjut Rahidin menambahkan, keberadaan BDN memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan pangan nasional melalui produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Struktur BDN juga dirancang untuk memprioritaskan peran petani lokal, menjaga stabilitas harga, serta memastikan distribusi pangan yang efisien.
“BDN bertanggung jawab meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat menuju pola Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Ini sejalan dengan tujuan besar program gizi nasional untuk mencetak generasi sehat dan berkualitas,” pungkas Rahidin.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri seluruh pengurus BDN kabupaten/kota se-Sumatera Selatan sebagai langkah awal konsolidasi dan penguatan peran BDN dalam mendukung program strategis nasional di bidang gizi dan ketahanan pangan. (**)
