UNGKAPPOST, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Republik Indonesia dalam menangani konflik antara satwa liar dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Komitmen tersebut dinilai sebagai langkah nyata negara dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan satwa dilindungi.
Menurut Gubernur, Presiden menunjukkan kepemimpinan langsung dalam merespons persoalan konflik gajah yang selama ini menjadi isu krusial bagi masyarakat di wilayah penyangga TNWK. Konflik tersebut berdampak luas, mulai dari kerusakan lahan pertanian, gangguan aktivitas ekonomi, hingga ancaman keselamatan warga yang terjadi berulang setiap tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Presiden memahami secara mendalam dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dirasakan masyarakat akibat konflik gajah. Karena itu, negara hadir dengan solusi yang bersifat struktural dan jangka panjang,” kata Rahmat Mirzani Djausal.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden berkomitmen mengalokasikan sumber daya nasional untuk mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Infrastruktur tersebut dirancang bukan sebagai solusi sementara, melainkan pembatas berkelanjutan yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekologis dan keseimbangan ekosistem.
Kebijakan ini bertujuan menciptakan perlindungan yang adil dan seimbang, yakni menjamin keselamatan, rasa aman, serta mata pencaharian masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian satwa liar dan fungsi kawasan konservasi. Pembangunan pembatas permanen tersebut juga diharapkan mengakhiri pola penanganan konflik satwa yang selama ini bersifat reaktif.
Sejalan dengan komitmen nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung terus mengintensifkan upaya mitigasi konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di kawasan TNWK.
Dalam satu tahun terakhir, Pemprov Lampung merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang kurang lebih 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia-gajah tertinggi di provinsi ini.
Gubernur Lampung telah mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan daerah.
Proposal pembangunan tanggul pengaman senilai sekitar Rp105 miliar telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan diupayakan dapat direalisasikan pada tahun berjalan.
Tanggul pengaman tersebut dirancang sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah agar tidak keluar dari zona konservasi, sekaligus melindungi habitat satwa dan memberikan rasa aman bagi masyarakat desa penyangga Taman Nasional Way Kambas.
Selain pembangunan tanggul, mitigasi konflik dilakukan secara adaptif dengan menyesuaikan karakteristik konflik di setiap wilayah.
Solusi yang disiapkan meliputi kombinasi pembangunan tanggul pengaman, pemasangan pagar kejut listrik, serta pagar kawat pada segmen-segmen tertentu sesuai kebutuhan lapangan.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi program mitigasi tersebut.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengamanan kawasan, memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola taman nasional, dan masyarakat, serta menjadikan Taman Nasional Way Kambas sebagai contoh nasional dalam pengelolaan konflik satwa yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. (Red)
