UNGKAPPOST, Palembang – Buka puasa bersama yang digelar Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Sumatera Selatan I, Prana Putra Sohe, pada Rabu, 26 Februari 2026, bukan sekadar agenda silaturahmi Ramadan. Di balik suasana hangat dan hidangan berbuka, terselip pesan konsolidasi politik yang lebih jauh: mengencangkan barisan menuju Pemilu 2029.
Sekitar 200 kader hadir dalam pertemuan di kawasan Demang, Palembang. Komposisinya strategis—dari pengurus DPW hingga anggota Fraksi PKB DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Struktur partai dari pusat hingga daerah terlihat dirapatkan dalam satu forum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prana dalam pidatonya menekankan pengawalan infrastruktur perdesaan, pendidikan, dan penguatan UMKM. Isu-isu tersebut bukan pilihan acak. Infrastruktur desa dan UMKM adalah dua sektor dengan dampak elektoral signifikan di Sumatera Selatan, provinsi dengan basis pemilih rural yang kuat.
Secara politik, fokus pada infrastruktur desa memberi ruang bagi PKB untuk masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini menjadi arena perebutan partai-partai besar. Sementara UMKM menyasar kelas menengah bawah dan pelaku ekonomi lokal—segmen yang sensitif terhadap isu stabilitas ekonomi.
Ketua DPW PKB Sumsel, Nasrul Halim, secara terbuka menyampaikan target peningkatan kursi DPRD Provinsi dari tujuh menjadi sebelas pada 2029. Target itu bukan sekadar optimisme retoris. Dengan tiga kader yang kini duduk di posisi kepala daerah—Wali Kota Pagar Alam, Wakil Bupati Lahat, dan Wakil Bupati Musi Banyuasin—PKB memiliki pijakan struktural untuk memperluas pengaruh.
Namun, jalan menuju 2029 tidak sepenuhnya lapang. Peta politik Sumatera Selatan dikenal cair, dengan kompetisi kuat dari partai-partai nasionalis dan berbasis tokoh lokal. Konsolidasi internal menjadi krusial agar tidak terjadi fragmentasi dukungan di tingkat kabupaten/kota.
Momentum Ramadan memberi legitimasi moral dan emosional bagi pertemuan tersebut. Dalam kultur politik lokal, forum keagamaan kerap menjadi ruang efektif untuk memperkuat loyalitas kader tanpa terkesan terlalu politis.
Pertanyaannya, sejauh mana konsolidasi ini akan diterjemahkan menjadi kerja-kerja elektoral konkret? Apakah pengawalan isu infrastruktur dan UMKM akan berujung pada program yang benar-benar terimplementasi, atau berhenti pada retorika politik?
Yang jelas, pertemuan ini menunjukkan PKB Sumsel tidak ingin sekadar menjadi partai pelengkap. Dengan menggabungkan isu pembangunan dan target elektoral, partai ini mulai menyusun fondasi awal menuju kontestasi 2029.
Ramadan menjadi panggung. Konsolidasi menjadi pesan. Dan 2029 tampaknya sudah masuk dalam hitungan. (Adi)
