UNGKAPPOST, Bandar Lampung – Polresta Bandar Lampung mendukung penuh instruksi Gubernur Lampung terkait pelaksanaan Kamis Beradat di lingkungan pemerintahan ,lingkungan pendidikan dan masyarakat luas.
Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, saat memimpin apel pagi, Kamis (29/1/2026) pagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolresta Bandar Lampung memerintahkan jajarannya terkait penggunaan bahasa Lampung dilingkungan kantor dan juga penggunaan pakaian batik Lampung khususnya bagi petugas pelayanan publik setiap hari Kamis.
Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengatakan bahwa seluruh personel diharapkan mendukung penuh pelaksanaan Kamis Beradat sebagai bentuk komitmen dalam melestarikan budaya daerah.
“Kamis Beradat bukan hanya tentang penggunaan atribut adat, tetapi juga sebagai media pembelajaran budaya. Melalui kebijakan ini, harapannya nilai-nilai luhur adat Lampung dapat terus dilestarikan,” ujar Kapolresta.
Ia menambahkan, penerapan budaya lokal dalam lingkungan kerja diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah serta memperkuat persatuan masyarakat Lampung yang majemuk.
“Filosofinya seperti kita kembali ke akar, jadi kita menjiwai hal tersebut kedalam pelaksanaan tugas, Harapannya budaya paling tidak bahasa itu tidak hilang, ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi pelestarian budaya daerah,” kta Kombes Pol Alfret.
Menurutnya, penggunaan batik Lampung tidak hanya menjadi identitas visual, tetapi juga sebagai wujud nyata dukungan Polresta Bandar Lampung terhadap pengembangan produk budaya daerah.
Penerapan Kamis Beradat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Lampung (Ingub) Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Kamis Beradat di lingkungan pemerintahan dan instansi vertikal di Provinsi Lampung.
Melalui implementasi Kamis Beradat ini, Polresta Bandar Lampung berharap dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menjaga, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkarakter budaya. (**)
