Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor. Praktik curang ini telah merugikan Indonesia hingga mencapai USD 908 miliar atau Rp 15.400 triliun dalam kurun 34 tahun sejak 1991 hingga 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo menyebut praktik yang terjadi selama puluhan tahun tersebut berkaitan dengan under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing yang dilakukan sejumlah pelaku usaha melalui perusahaan di luar negeri.
“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo saat berpidato pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).
Under-invoicing adalah praktik curang importir atau eksportir yang sengaja melaporkan nilai barang dalam faktur (invoice) lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Adapun under-counting adalah istilah yang merujuk pada praktik atau kesalahan pencatatan yang menghasilkan jumlah yang lebih rendah dari angka sebenarnya. Dan transfer pricing merujuk pada kebijakan penetapan harga untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Menurut Prabowo, selama puluhan tahun kecurangan-kecurangan itu dibiarkan berlangsung sehingga merugikan negara hingga belasan ribu triliun rupiah.
“Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” kata Presiden.
Prabowo menegaskan praktik tersebut bukan sekadar dugaan, melainkan berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tercatat secara resmi. Ia menjelaskan, manipulasi data ekspor mungkin dapat dilakukan di dalam negeri, namun tidak dapat disembunyikan di negara tujuan karena seluruh transaksi tetap tercatat.
“Kita bisa bohong, di pelabuhan Indonesia kita kirim 10.000 ton batu bara. Yang dilaporkan hanya 5.000 ton. Bisa di Indonesia, (tapi) di sana tidak bisa, di sana dicatat,” ujarnya.
Presiden mengatakan praktik tersebut terjadi di berbagai sektor komoditas strategis nasional, seperti kelapa sawit, paduan besi, dan komoditas ekspor lainnya.
“Itu adalah penipuan di atas kertas,” kata Prabowo.
Selain manipulasi dokumen, Presiden juga menyinggung masih adanya praktik penyelundupan melalui pelabuhan. Tentu saja hal ini merugikan negara. Karena itu, Prabowo meminta seluruh pihak berani bersikap jujur dan membenahi lembaga-lembaga strategis negara, termasuk sektor kepabeanan.
“Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. (Direktorat Jenderal) Bea Cukai harus kita perbaiki,” tegasnya.
Presiden bahkan mengungkapkan pengalaman masa lalu ketika pemerintah pernah mengambil langkah ekstrem akibat buruknya tata kelola di sektor tersebut.
“Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa nggak sedih itu?” ujar Prabowo.
Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani melakukan introspeksi dan berbicara jujur mengenai persoalan bangsa, demi menyelamatkan kekayaan negara.
Prabowo menegaskan, potensi kerugian negara sebesar USD 908 miliar seharusnya dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan nasional apabila dikelola secara benar.
“Bayangkan kalau 908 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini,” kata Presiden.