Bandar Lampung – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandar Lampung, Indra Feriza, melontarkan kritik keras terhadap pola penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Dalam pembahasan anggaran, ia menilai penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bantuan sosial korban banjir hanya menyelesaikan dampak sesaat, sementara akar persoalan banjir justru belum disentuh secara serius.
Menurut Indra, pemerintah seharusnya mulai mengubah paradigma penanganan bencana. Alih-alih terus mengalokasikan anggaran untuk beras, sembako, hingga santunan korban, sebagian anggaran tersebut dinilai lebih bermanfaat apabila diarahkan untuk pembangunan sistem drainase, normalisasi sungai, maupun proyek pengendalian banjir jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau misalnya ada korban meninggal lalu diberikan santunan Rp1 juta per orang, tentu itu bentuk kepedulian. Tapi yang ingin saya pertanyakan, bagaimana roadmap ke depan supaya banjir itu tidak terus terjadi?” ujar Indra dalam rapat pembahasan anggaran pada Kamis (30/7/2026).
Ia menegaskan banjir di Bandar Lampung, khususnya di kawasan Kalibaru, bukan lagi persoalan musiman yang bisa dianggap sebagai bencana alam semata.
Menurutnya, ada faktor manusia yang turut memperparah kondisi tersebut, mulai dari penyempitan sungai, sedimentasi, buruknya sistem drainase hingga lemahnya pengendalian tata ruang.
Karena itu, ia meminta pemerintah menyusun peta jalan penanganan banjir untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan, bukan sekadar merespons setiap kali bencana terjadi.
“Jangan sampai kita setiap tahun hanya mendirikan posko bencana, membagikan sembako, lalu selesai. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi supaya banjirnya tidak datang lagi,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Indra mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan banjir.
Ia menilai pembangunan infrastruktur pengendali banjir jauh lebih efektif dibandingkan terus mengeluarkan dana bantuan setiap kali terjadi bencana.
Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat program pengerukan sungai, pembangunan drainase, embung, kolam retensi hingga penataan kawasan permukiman yang berada di bantaran sungai.
Dengan demikian, anggaran daerah tidak terus terkuras untuk membiayai dampak banjir yang berulang.
Menanggapi kritik tersebut, perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Desti Mega Putri, menjelaskan bahwa bantuan kepada korban banjir menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) memang diperuntukkan bagi kondisi darurat.
Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
“Penanggulangan teknis terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan menggunakan dana BTT. Untuk rencana jangka panjangnya sudah kami siapkan, termasuk kontingensi dan sebagainya,” jelas Desti.
Sementara itu, Asisten I Pemkot Bandar Lampung, Wilson Faisol, menambahkan bahwa penanganan banjir tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial.
Menurutnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pra-bencana, tanggap darurat hingga rehabilitasi pasca bencana.
Ia menjelaskan Bandar Lampung memiliki tantangan besar karena dilintasi sekitar 33 aliran sungai sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor.
“Pemerintah juga menjalankan program pengerukan sungai, penanganan drainase, rehabilitasi serta rekonstruksi sarana prasarana. Jadi bukan hanya bantuan kepada korban,” kata Wilson.
Kritik yang disampaikan Banggar DPRD menjadi sinyal agar arah belanja daerah tidak hanya berorientasi pada penanganan dampak, tetapi juga menyasar penyelesaian penyebab utama banjir.
Dengan intensitas banjir yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir, DPRD menilai sudah saatnya pemerintah memperkuat investasi pada infrastruktur pengendalian banjir agar anggaran Belanja Tidak Terduga tidak terus terkuras setiap musim hujan.
Bagi Banggar, bantuan sosial memang penting sebagai bentuk kehadiran negara saat bencana terjadi. Namun, tanpa langkah konkret mengatasi penyebab banjir, pola penanganan serupa dikhawatirkan hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang menghabiskan anggaran tanpa menyelesaikan persoalan mendasar. (***)
