Ungkap post.com.lam.tim 24.9.26
Perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Yunita Rohani, menyambut positif hadirnya layanan informasi dan pelindungan pekerja migran melalui MRC di Lampung Timur. Menurut Yunita, keberadaan layanan tersebut merupakan langkah penting yang memang harus diwujudkan, mengingat tingginya mobilitas masyarakat Lampung Timur yang bekerja ke luar negeri.
“Saya melihat hadirnya layanan informasi dan layanan perlindungan pekerja migran di Lampung Timur atau Migrant Worker Resource Center ini sebagai suatu langkah dan hal yang penting yang memang harus dilaksanakan,” ujar Yunita.
Ia berharap MRC dapat menjadi tempat pertama yang dicari calon pekerja migran ketika membutuhkan informasi, sekaligus menjadi ruang yang aman bagi pekerja migran ketika menghadapi persoalan.
“Saya berharap layanan ini pertama menjadi tempat pertama yang dicari calon pekerja migran ketika membutuhkan informasi dan menjadi tempat yang aman ketika pekerja migran menghadapi permasalahan,” katanya.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan, integrasi MRC ke dalam MPP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan masyarakat Lampung Timur yang bekerja maupun yang akan bekerja di luar negeri.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri yang telah berkenan hadir secara langsung untuk meresmikan layanan strategis ini,” ujar Ela.
Menurutnya, model layanan tersebut mengintegrasikan MPP dan MRC dengan melibatkan pemerintah, serikat buruh migran, organisasi perempuan serta berbagai pihak terkait. Pelayanan juga diperkuat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) daerah agar mekanisme pelayanan, koordinasi, penanganan pengaduan dan rujukan persoalan PMI dapat berjalan secara terpadu, mudah diakses, inklusif dan responsif gender, termasuk bagi keluarga PMI sejak dari tingkat desa.
Ela mengatakan, Lampung Timur merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Provinsi Lampung. Bekerja ke luar negeri menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus mendukung perekonomian daerah. Namun, peluang tersebut juga diikuti berbagai risiko, seperti informasi pekerjaan yang tidak benar, perekrutan nonprosedural hingga persoalan perlindungan hukum di negara penempatan. Karena itu, menurut Ela, keberadaan MRC tidak boleh hanya dipandang sebagai layanan administrasi, tetapi harus menjadi pusat informasi dan pendampingan masyarakat.
“MRC ini diharapkan tidak sekadar menjadi tempat pelayanan administrasi, tetapi juga pusat informasi, edukasi, konsultasi, pengaduan serta pendampingan bagi calon PMI, PMI, purna PMI dan keluarga,” katanya.
Ela mengungkapkan, jumlah PMI asal Lampung Timur mencapai ribuan orang setiap tahun. Berdasarkan data yang disampaikannya, sepanjang 2025 terdapat sekitar 9.343 PMI asal Lampung Timur, sedangkan hingga September 2026 jumlahnya telah mencapai 7.668 PMI.
“Rata-rata per tahun sekitar 9.000 sampai 10.000. Ini fakta yang tidak bisa kita tutup mata lagi,” ucapnya.(Jau)