Muratara Evaluasi Tiga Pejabat Strategis 2025, Kinerja Sekda hingga Capil Diukur Pansel Akademisi

UNGKAPPOST, Palembang – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali menggelar Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk periode 2025. Kegiatan yang berlangsung di The Zuri Hotel & Convention Palembang, Kamis, 11 Desember 2025, itu menjadi momentum penilaian menyeluruh terhadap tiga jabatan strategis: Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Muratara, Riza Fahlevi, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan kinerja pejabat tinggi tetap sejalan dengan kebutuhan organisasi dan standar pelayanan publik yang semakin dinamis.

“Tahun ini yang dievaluasi adalah Sekda yang memasuki masa lima tahun jabatan, Inspektur Daerah, dan Kepala Dinas Dukcapil yang sudah dua tahun menjabat. Penilaian ini sepenuhnya berbasis kinerja, integritas, serta kapasitas dalam merespons tantangan organisasi,” ujar Riza.

Tim Panitia Seleksi berasal dari unsur akademisi dan pejabat provinsi. Tiga guru besar Universitas Sriwijaya Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D., Prof. Dr. Alfitri, M.Si., dan Prof. Dr. Ir. Ahmad Muslim, M.Agr. duduk sebagai penilai bersama Sekda Provinsi Sumatera Selatan dan Inspektorat Sumsel.

Menurut Prof. Zainuddin, penilaian tidak sekadar melihat capaian program, namun juga kemampuan merancang kebijakan dan inovasi birokrasi.

“Kami menilai bagaimana efisiensi rencana kerja, inovasi yang dihasilkan, sampai berapa persen program dapat direalisasikan dan apa dampaknya bagi masyarakat,” katanya.

Seluruh hasil evaluasi, lanjut dia, akan dikompilasi dan disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan begitu, proses penilaian pejabat Muratara akan terhubung dengan sistem nasional yang lebih transparan dan terintegrasi.

“Penilaian hari ini sudah tuntas. Semua data akan masuk ke BKN sebagai bagian dari sistem evaluasi nasional,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Muratara berharap evaluasi rutin ini dapat mempercepat pembentukan birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan publik secara konkret. (**)