UNGKAPPOST, Palembang – Persoalan banjir yang terus berulang di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, akhirnya mendorong warga untuk bergerak sendiri. Mereka menggelar musyawarah warga di Masjid Nur Hidayah, Perumahan Griya Bersama, pada Minggu (1/2/2026), guna mencari solusi atas masalah yang tak kunjung teratasi.
Namun forum yang diharapkan menjadi ruang dialog antara warga dan pemerintah itu justru berlangsung tanpa kehadiran pejabat kunci. Lurah Talang Jambe dan Camat Sukarami tidak hadir dalam musyawarah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah kelurahan hanya diwakili oleh Kasi Trantib Talang Jambe, Jamaludin, sementara pihak Kecamatan Sukarami tidak mengirim satu pun perwakilan.
Ketidakhadiran aparat negara juga menjadi sorotan warga. Babinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Talang Jambe yang turut diundang tidak hadir, meski persoalan yang dibahas menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga akibat bencana banjir yang berulang.
Ketua RT 22, Faisal, yang mewakili unsur pemerintahan setempat, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran lurah dan camat. Ia menyebutkan bahwa lurah hanya mengutus perwakilan dari unsur ketertiban, sementara pihak kecamatan tidak memberikan penjelasan terkait absennya perwakilan.
Musyawarah warga dipandu oleh moderator Ismi Robika, S.Pd. Dalam forum tersebut, warga tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga mengurai akar persoalan banjir yang selama ini mereka alami.
Salah satu warga terdampak banjir, Kiki (38), menilai bahwa banjir di Talang Jambe bukan semata persoalan alam, melainkan akibat pekerjaan infrastruktur yang tidak tuntas.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar tiga tahun lalu pernah dilakukan pendalaman drainase, namun hanya dikerjakan sebagian jalur.
“Drainase hanya didalami di satu sisi, sementara sisi lainnya tidak. Akibatnya air menumpuk di satu titik dan sulit mengalir ke sungai.
“Ditambah lagi sungai mengalami pendangkalan,” ujar Kiki.
Ia juga menyoroti posisi Kelurahan Talang Jambe yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin. Menurutnya, kondisi tersebut sering kali menjadi alasan tidak tertangani secara maksimal.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Jangan karena wilayah kami berada di perbatasan, lalu masalah banjir ini diabaikan,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Nelsen Hadi, S.Pd. Ia menyayangkan ketidakhadiran pemerintah dalam forum yang membahas persoalan vital bagi masyarakat.
“Ketika warga sudah berinisiatif mencari solusi, seharusnya pemerintah hadir untuk mendengar dan bertindak. Bukan justru absen,” ujarnya.
Banjir, Pembangunan, dan Tanggung Jawab Pemerintah
Dalam diskusi musyawarah, warga menilai bahwa persoalan banjir tidak bisa dilepaskan dari aktivitas pembangunan di sekitar wilayah Talang Jambe, termasuk pembangunan perumahan oleh pengembang (developer).
Minimnya koordinasi lintas sektor dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan drainase dan tata ruang disebut sebagai faktor yang memperparah risiko banjir.
Warga juga menyoroti bahwa upaya penanganan banjir selama ini cenderung bersifat parsial, tidak terintegrasi, dan tidak berkelanjutan, sehingga dampaknya tidak signifikan bagi masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mencari solusi, warga merumuskan sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi agenda bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Pertama, warga merekomendasikan kepada Camat Sukarami untuk menginisiasi dan memfasilitasi rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh pengembang (developer) yang beroperasi di sekitar RT 20, RT 22, dan RT 24.
Rapat tersebut diusulkan digelar di Kantor Camat Sukarami dengan melibatkan lintas sektor, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan (Dapil) II.
Kedua, warga mendorong pelaksanaan kegiatan gotong royong secara kolaboratif dengan melibatkan Wali Kota Palembang, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, DPRD Kota Palembang, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII (BWSS VIII).
Kegiatan ini diharapkan menjadi bentuk sinergi multipihak dalam upaya penanganan persoalan lingkungan dan kebencanaan banjir di Kelurahan Talang Jambe.
Musyawarah warga Talang Jambe bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi simbol kegelisahan sekaligus perlawanan warga terhadap siklus banjir yang terus berulang tanpa solusi tuntas.
Bagi warga, banjir bukan hanya persoalan air yang meluap, tetapi juga persoalan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Forum ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah: apakah akan hadir secara nyata dengan kebijakan dan tindakan konkret, atau terus absen di tengah persoalan yang semakin mendesak. (**)