UNGKAPPOST, Pringsewu – Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengatakan keamanan pangan merupakan pondasi utama bagi kesehatan masyarakat, produktivitas keluarga, serta ketahanan sosial dan ekonomi daerah. Menurut dia, program prioritas nasional Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), meliputi desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, pembudayaan keamanan pangan di sekolah, serta penetapan Kabupaten Pangan Aman 2026, sejalan dengan visi misinya dalam meningkatkan kualitas SDM dan swasembada pangan, serta mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan berkelanjutan.
Wabup Pringsewu pada kegiatan Advokasi Program Prioritas Nasional BPOM dalam rangka Penyelarasan Program Keamanan Pangan Terpadu di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Pemkab Pringsewu, pada Kamis (5/2/2026), menyambut baik rencana pembentukan tim dan kader keamanan pangan di pekon, pasar dan sekolah. Namun, pembentukannya tidak boleh bersifat formalitas semata, tetapi harus menjadi investasi jangka panjang, agar setiap pangan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, pekon dan kelurahan, pengelola pasar, tenaga pendidik hingga masyarakat luas. Karenanya, saya berharap advokasi ini dapat menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menghasilkan rencana aksi yang jelas, konkret dan terukur,” ujarnya, pada kegiatan yang dihadiri Kepala BPOM Bandarlampung dan jajaran Pemkab Pringsewu.
Ia mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan Kabupaten Pringsewu sebagai daerah yang berhasil menerapkan sistem keamanan pangan terpadu, sehingga setiap keluarga dapat mengkonsumsi pangan yang aman, bergizi dan berkualitas. Wabup juga meminta setiap perangkat daerah untuk memberikan dukungan, baik teknis maupun regulasi, memonitor dan mengevaluasi secara berkala di lapangan, serta bersinergi dengan BPOM dalam penyusunan standar dan tata laksana yang mudah dipahami dan diimplementasikan. (**)