UNGKAPPOST, PALEMBANG – Kota Palembang kembali menjadi titik penting dalam peta kebijakan nasional. Kali ini bukan soal politik atau infrastruktur, melainkan tentang dapur-dapur yang setiap hari memasak harapan bagi generasi masa depan. Badan Dapur Nasional (BDN) menjadikan Sumatera Selatan sebagai pilot project nasional pengawasan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan itu disampaikan langsung Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) BDN, Drs. Basyaruddin Siregar, S.SP, saat menghadiri rapat konsolidasi BDN yang digelar di Palembang, Selasa (27/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut mempertemukan jajaran pengurus BDN Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Dr. Rahidin H. Anang, bersama pengurus BDN kabupaten dan kota se-Sumsel, termasuk BDN Kota Palembang. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penegasan arah gerak BDN ke depan.
Bagi Basyaruddin, pengawasan dapur MBG merupakan fondasi utama agar program nasional ini berjalan berkelanjutan. Ia berbagi pengalamannya mengelola dapur MBG sejak Agustus 2025, yang menurutnya membuka banyak pelajaran penting.
“Di lapangan masih banyak kekurangan. Dapur berjalan, tapi tidak ada payung organisasi yang mengikat dan mengawasi secara sistematis,” ungkapnya.
Selama ini, keberadaan yayasan dinilai hanya sebatas mengurus perizinan pendirian dapur. Ketika persoalan teknis maupun manajerial muncul, tidak ada mekanisme kolektif untuk menyelesaikannya.
“Di situlah BDN hadir. Kita menyatukan pikiran-pikiran positif agar persoalan dapur MBG bisa diselesaikan bersama,” katanya.
Dalam konsolidasi tersebut, Basyaruddin juga menegaskan posisi BDN sebagai lembaga yang berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Proses deklarasi BDN telah mendapatkan persetujuan dan akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus secara nasional.
“Deklarasi sudah. Tinggal pelantikan, yang rencananya digelar di Kota Prabumulih dan dilakukan langsung oleh Kepala BGN,” jelasnya.
Penetapan Sumatera Selatan sebagai pilot project nasional tidak lepas dari komitmen daerah ini dalam mendukung agenda besar ketahanan pangan. Basyaruddin menyebut, Presiden Prabowo Subianto mendorong gerakan menanam sayur sebagai pintu masuk menuju kedaulatan pangan nasional.
“Sumsel menjadi satu-satunya provinsi yang ditetapkan sebagai proyek nasional,” tuturnya.
Meski berperan dalam pengawasan, BDN menegaskan tidak akan mencampuri urusan internal dapur MBG. Mekanisme pelaporan disusun berjenjang, mulai dari satgas kabupaten, provinsi, hingga pusat.
“Kalau ada temuan, dilaporkan berjenjang. Kami sampaikan ke BGN dan Presiden,” ujarnya.
Selain fungsi pengawasan, BDN juga mengambil peran ekonomi melalui penanaman dan penyediaan bahan baku bagi dapur MBG. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kontinuitas pasokan dan menekan ketergantungan.
“Kita tanam, kita suplai. Atau dapur bisa mengambil langsung. Ini soal keberlanjutan,” kata Basyaruddin.
Sementara itu, Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang menilai kehadiran Ketua Umum BDN di Palembang memberikan kepastian sekaligus menjawab keraguan pengurus di daerah.
“Dengan penjelasan langsung, semua menjadi jelas. Posisi BDN, hubungan dengan BGN, dan arah geraknya,” ujarnya.
Rahidin menambahkan, pelantikan nasional BDN di Prabumulih nantinya akan dirangkai dengan penanaman perdana sebagai simbol dimulainya gerakan ketahanan pangan nasional dari Sumatera Selatan.
“Sumsel betul-betul dipersiapkan. Setelah dialog dan diskusi terbuka, semuanya sudah clear,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa percepatan pembentukan kepengurusan terus dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Sumsel.
“Hari ini kami bergerak ke Muara Enim, lalu Lubuk Linggau, Musi Rawas, Muratara hingga PALI. Target Februari seluruh 17 kabupaten/kota sudah rampung,” pungkasnya. (**)